18
Okt
09

PERNYATAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kini (1980) beranggotakan 152 Negara, termasuk Negara kita Republik Indonesia, memiliki Piagam mengenai Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 :

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir, hati nurani dan agama; hak itu mengandung juga hak atas kebebasan berganti agama dan keyakinan, hak atas kebebasan, baik seorang diri, baik bersama-sama dengan orang-orang lain, di tempat umum atau di dalam alam hidupnya sendiri untuk mengimankan agamanya atau keyakinannya dengan jalan mengajarkan agama atau keyakinannya itu, dengan mengamalkan, dengan menjalankan ibadatnya serta dengan menjalankan perintah dan peraturannya”.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan dalam Bab XI,     Pasal 29 :

1).  Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2).  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan mengenai pasal 29 ayat 2 ini dinyatakan bahwa :

“Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya”.

Pendirian Pemerintah R.I ini sesuai benar-benar dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Suci, surah Al-Baqarah ayat 256 :

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) dalam menjelaskan “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” menyatakan :

“Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama ummat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain”.

Dalam Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, antara lain dinyatakan :

“Untuk menjaga Stabilitas Nasional dan demi tegaknya kerukunan antar ummat beragama, pengembangan dan kepercayaan agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo saliro, saling menghargai, hormat-menghormati antar ummat beragama juga kerukunan inter agama yang sama (antara pemeluk agama yang sama) sesuai jiwa Pancasila”.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Agama ini, dalam Penjelasan Umum dinyatakan :

“Ditegaskan pula dalam GBHN ‘Pola Umum Pelita III’ bahwa atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka peri kehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama ummat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua ummat beragama dan sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

“Kerukunan hidup yang semakin mantap di antara sesama ummat beragama, berarti ikut serta meningkatkan tercapainya stabilitas dan keamanan nasional yang sehat dan dinamis yang merupakan salah-satu dari Trilogi Pembangunan sebagaimana tertera dalam Pola Umum Pelita Ketiga.

“Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut diatas, maka kerukunan hidup antar ummat beragama merupakan syarat mutlak bagi usaha menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan stabilitas dan keamanan nasional yang merupakan syarat bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan Nasional di segala bidang.

“Dalam kerangka inilah maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, yang tugas pokoknya menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di segala bidang, berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pengembangan dan penyiaran agama”.

“Di dalam penyiaran dan pengembangan agama, agar pengembangan dan penyiaran agama tersebut tidak menimbulkan ekses-ekses negatif yang mengakibatkan retaknya kerukunan hidup antara ummat beragama. Oleh karena itu pengembangan dan penyiaran agama tidak  boleh ditujukan kepada orang dan atau orang-orang lain yang telah memeluk sesuatu agama yang berbeda. Ummat beragama sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah sepakat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan sendiri, golongan, perbedaan agama dan lain-lain, demi terciptanya tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan        MPR RI ……”

“Pemerintah tidak mencampuri orang yang dengan sukarela atas kemauan dan kesadaran sendiri pindah dari suatu agama ke agama lain. Pemerintah tidak melarang orang yang dengan suka-rela atas kemauan dan kesadaran sendiri mengunjungi atau mendengarkan ceramah/khotbah/pengajian/ penginjilan dan lain-lain dengan maksud untuk mengenal suatu agama”.

Pada peringatan Nuzulul Qur’an di Mesjid Istiqlal tanggal 20 Agustus 1978, Menteri Agama R.I. antaranya mengemukakan :

“Dengan demikian, membina, meningkatkan dan menegakkan kehidupan beragama adalah merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat itu sendiri berkewajiban untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan beragama. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama memikul tanggung jawab dalam membina dan menghidup-suburkan kehidupan beragama seperti yang tumbuh dan berkembang sekarang ini …….”

“Syukur alhamdulillah, beberapa mesjid terutama di kota-kota besar setelah seruan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu telah berkembang fungsinya ke arah yang diharapkan. Dengan demikian, maka akan lebih terasalah bahwa kehidupan beragama merupakan satu rahmat bagi kehidupan manusia”.

“Adanya rasa rahmat kepada manusia yang dapat diberikan oleh kaum beragama adalah memberi kedamaian hidup, kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya kerukunan. Kerukunan yang diharapkan adalah :

Pertama   : Kerukunan antar golongan, intern agama,

Kedua     : Kerukunan antar ummat beragama,

Ketiga     : Kerukunan antar ummat beragama dan Pemerintah.

“Dengan kerukunan dimaksudkan adalah kerukunan yang dinamis. Setiap agama mempunyai hak dan kesempatan untuk melaksanakan dan mengembangkan ajaran agamanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan dengan tidak mengganggu atau merugikan fihak lain”. (Pembinaan Kehidupan Beragama dalam Pembangunan Nasional, Bagian I halaman 198 dan 199).

Dalam ceramah Menteri Agama R.I. pada pembukaan Musyawarah kerja Majelis Da’wah Islamiyah Keluarga Besar Golongan Karya Jawa Timur pada tanggal 16 September 1978 di Surabaya, antara lain dikemukakan :

“Pancasila memberikan ciri khas dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan agama pada umumnya, kita melihat dua alternatif. Negara itu kemungkinan sebagai Negara Agama atau Negara Sekuler. Di dalam Negara Agama, Kepala Pemerintah bertindak sebagai Wakil Tuhan yang tidak pernah salah dan di dalam Negara Sekuler agama tidak diacuhkan dan tidak mendapat tempat. Dengan alternatif Pancasila, maka Indonesia mempunyai seorang Presiden yang merupakan Mandataris MPR yang juga manusia biasa yang dapat berbuat salah. Oleh karena itu Presiden dapat dikontrol oleh Rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR/MPR.

“Dalam Negara Pancasila, agama hidup dan berkembang dengan perlindungan Negara. Pemeluk agama berhak untuk mengembangkan agamanya sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya. Masing-masing agama diberi kebebasan untuk menyiarkan agamanya dengan tetap menghargai agama orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, agama mempunyai peranan penting dan asasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Negara tidak hanya melindungi pemeluk agama dan memberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama tetapi juga memberikan dorongan dan bantuan untuk memajukan agama.

“Sesungguhnya, bahwa Negara Pancasila mengembangkan dan menyemarakkan kehidupan beragama serta menegakkan kehidupan agama menjadi kewajiban para pemimpin dan seluruh rakyat. Agama merupakan tanggung jawab bangsa, baik ia pemimpin ataupun rakyat, baik sipil maupun ABRI. Pembangunan agama merupakan satu bagian dari Pembangunan Nasional.

“Sebagai usaha mengokohkan kerukunan hidup antar ummat beragama maka satu langkah yang dilakukan oleh Departemen Agama adalah dialog antara ummat beragama. Dialog sementara ini masih dilakukan dalam lingkungan terbatas dalam kampus/perguruan tinggi.

“Diadakan dialog dimaksudkan sebagai usaha untuk adanya pembicaraan yang terbuka antar ummat beragama yang berdasarkan adanya saling menerima dan memberi, saling hormat menghormati dan saling percaya satu sama lain. Dialog dimaksudkan untuk mencari persamaan dan pengertian serta menimbulkan kebersamaan dalam membangun negara dan bangsa. Melalui dialog dikembangkan rasa kebersamaan dalam menanggulangi masalah sosial dan aneka tantangan masyarakat. Dengan demikian kerukunan yang diharapkan adalah kerukunan yang dinamis dan merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dialog tidak dimaksud untuk menimbulkan perpecahan dan tidak mencapai kalah menang dalam argumentasi, bukan pula polemik terbuka”.(Pembinaan Kehidupan Beragama dalam Pembangunan Nasional, Bahagian I halaman 215, 218 dan 219).

Dalam pidato kenegaraan Presiden R.I. di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 15 Agustus 1974, antaranya menasehatkan :

“Usaha dominasi-dominasian dalam bidang agama adalah bertentangan dengan ketentuan, bahwa “Negara kita bukanlah Negara Agama; bukan negara yang mendasarkan diri pada agama tertentu saja”. Tenggang-rasa dan bekerja samalah yang harus dibina oleh para pemeluk berbagai agama di Indonesia, bukan takut menakuti, ancam mengancam dan saling menyaingi. Kekuatan suatu agama terletak pada ajaran-ajarannya dan penghayatan para pemeluknya. Pada dua faktor inilah letak daya-kembangnya bukan pada kemampuan materil dan kemampuan fisik organisasinya”.

Dalam amanat Presiden R.I. dalam sidang raya ke-9 DGI di Stadion Klabat; Menado, antaranya diingatkan:

“Kebebasan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijamin sepenuhnya di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Ini juga berarti jaminan akan kebebasan menyiarkan agama, kebebasan beralih agama dan keyakinan serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Selain itu, menurut Presiden, Pasal 29 UUD 1945 tersebut juga berarti jaminan akan keleluasaan mendirikan rumah-rumah ibadah. Yang penting adalah agar semuanya itu dilaksanakan sesuai tatakrama, nilai-nilai, kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan dan peri-laku bangsa Indonesia dan tetap dalam semangat dan kemantapan persatuan seperti disebutkan tadi.

“Agama berpangkal pada keyakinan orang per orang. Keyakinan tidak dapat dipaksakan dan juga tidak dapat dicabut oleh orang lain. Juga tidak oleh negara. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan”.

Menurut Kepala Negara, Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi dari manusia, dan langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universil. Karena itu, Presiden Soeharto mengajak semua pemuka agama, semua ulama dan rohaniawan, semua ummat beragama untuk memanfaatkan wadah musyawarah antar ummat beragama ini semaksimal mungkin. Dengan demikian wadah yang telah dimufakati bersama ini benar-benar dapat mencapai sasaran kegiatannya yaitu sebagai wadah bersama untuk berkonsultasi antara pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama di satu fihak dan di lain fihak antara pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama dengan pemerintah.

“Alangkah indahnya hidup rukun antara bangsa dan rakyat Indonesia di Negara Pancasila kita ini, karena meskipun berbeda-beda dalam keyakinan agama dan kepercayaam, kita dapat berucap sama satu kalimat yang mungkin berbeda bahasanya, namun satu maknanya. Yaitu: Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Terpujilah selalu nama-Nya”. Demikian antara lain Presiden Soeharto (Kompas Minggu, 20 Juli 1980)

Dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad saw. yang dilangsungkan di istana negara pada tanggal 7 Januari 1980, Bapak Presiden R.I. antaranya memperingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa “Pembangunan kehidupan agama paling tidak akan mampu memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasannya”. Bapak Presiden menasehatkan :

“Kita ingin menegaskan bahwa yang kita pentingkan dalam pembangunan manusia Indonesia bukan hanya kehidupan fisik jasmani, melainkan juga kehidupan mental rohaniah. Mengabaikan aspek-aspek mental keagamaan menyebabkan kekosongan rohani yang menjerumuskan kehidupan manusia kepada kekerasan dan kekasaran.

Kekosongan rohani tidaklah kalah berbahayanya daripada pengotoran dan perusakan lingkungan hidup alami kita”.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang terhormat.

Sengaja kami mengutip secara luas peraturan-peraturan Pemerintah serta pidato-pidato Bapak Presiden dan Bapak Menteri Agama R.I. berupa nasehat-nasehat tentang cara-cara pengamalan kerukunan beragama di tanah air kita ini dengan maksud supaya dapat diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia secara sengaja tidak menghiraukan nasehat-nasehat yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Agama R.I. Kami anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak merasa rendah diri atau sirna ketakwaan atau mendangkalkan iman kami atas fatwa-fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia itu.

Sayang sekali, fatwa-fatwa itu dinyatakan dengan tidak lebih dahulu mengadakan dialog dengan kami, sehingga apa-apa yang dianggap salah menurut perkiraan Majelis Ulama Indonesia itu dapat diselesaikan dengan secara persaudaraan sebagaimana dikehendaki oleh Bapak Menteri Agama R.I. dan berdasarkan firman-firman Allah Swt. serta sabda-sabda Nabi Muhammad saw.

Ajaran-ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia senantiasa didasarkan atas Al-Qur’an Suci dan Hadits-hadits Rasulullah saw. Dalam Al-Qur’an, surah Hujurat ayat 10,11, Allah Swt berfirman :

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu memperoleh rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan janganlah pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri (orang-orang mu’min seperti satu badan) dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah (mereka) beriman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman :

Artinya:

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman :

Artinya:

“Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan”.

Dalam surah Al-An’am ayat 108, Allah berfirman :

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki-maki sembahan-sembahan yang mereka puja selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.

Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman :

Artinya:

“Dan hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya ialah orang-orang yang melewatkan kehidupan-kehidupannya di dunia ini dengan penuh sopan santun, ramah-tamah dan rendah hati, dan bilamana ada golongan-golongan yang mengejek atau mempermainkan mereka, mereka hanya menjawab selamat dan berbahagialah saudara”.

Dalam surah Bani Israil ayat 36, Allah berfirman :

Artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, (karena) sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan ditanya”.

Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman :

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Junjungan kita Nabi Muhammad saw. bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

“Setiap pemimpin (atau kamu sekalian) adalah pengawas-pengawas atau pemimpin-pemimpin dan kamu semua akan ditanyakan oleh Allah Swt. berkenaan dengan tugas yang dibebankan kepada kamu”.(Bukhari – Muslim).

Nabi Muhammad saw. bersabda :

يُوْشِكُ اَنْيَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَبْقَى مِنَ اْلاِسْلاَمِ اِلاَاسْمُهُ وَلاَ مِنَ الْقُرْآنِ اِلاَرَسْمُهُ مَسَا جِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَا ئُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ الشَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ.

(بيحاقى ومسكوة ـ ص 38)

Artinya:

“Akan datang masanya pada manusia bilamana Islam hanya tinggal namanya saja, dan Al-Qur’an tinggal tulisannya saja (tanpa manusia mengerti dan mengamalkan isinya). Mesjid-mesjid akan ramai dan penuh dengan orang-orang, tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka akan menjadi wujud yang paling buruk di bawah kolong langit ini, fitnah-fitnah dan kekacauan akan mengalir dari mereka dan akhirnya akan kembali kepada mereka juga”. (Baihaqi, Misykaat, halaman 38).

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ. (رواه البخارى)

Artinya:

“Orang muslimin ialah orang yang memelihara orang Islam dari bencana lidah dan tangannya, dan orang muhajir ialah orang yang meninggalkan larangan Allah”(Bukhari).

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتىَّ يُحِبُّ لأَِخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu, sebelum disukainya untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri”(Bukhari – Muslim).

لاَيَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ. (رواه البخارى)

Artinya:

“Allah tidak akan memperlihatkan belas kasihan pada seseorang yang tidak memperlihatkan belas kasihan pada orang lain”.(Bukhari).

سَتَفْتَرِقُ اًمَّتىِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فىِ النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً. (رواه الابوداود والترمذى ومشكوة  ص 30)

Artinya:

“Suatu masa akan datang bilamana ummatku akan pecah menjadi 73 firqah (golongan);   semuanya   masuk  neraka  kecuali  satu   firqah  atau  golongan” (Abu Daud; Tirmizi Misykaat, halaman 30).

مَنْ دَعَارَجُوْلاً بِالْكُفْرِ اَوْقَلَ عَدُوَّاللهِ وَلَيْسَ كَذلِكَ اِلاَّحَارَعَلَيْهِ.

(رواه البخارى)

Artinya:

“Barangsiapa memanggil atau menyebut seseorang itu kafir atau musuh Allah dan sebenarnya bukan demikian (yakni orang yang dipanggil itu tidak kafir dan pula musuh Allah), maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakan (menuduh) itu. (Dan dia itu akan menerima dosa kekafiran dan dosa menjadi musuh Allah)”(Bukhari).

مَنْ صَلَّى صَلَوتَنَا وَاسْتَـقْبَلَ قِبْلَتَناَ وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ.

(رواه البخارى)

Artinya:

“Barangsiapa sembahyang seperti kami, dan menghadapkan wajahnya ke Kiblat kami dan makan makanan yang kami sembelih, maka ia itu adalah seorang muslim” (Bukhari).

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang terhormat.

Dengan mengemukakan 15 firman-firman Allah serta sabda-sabda Rasul Suci  Muhammad saw., Saudara-saudara dapat memaklumi betapa dalamnya “Jurang Pemisah” antara kedudukan (fatwa) Majelis Ulama Indonesia dengan nasehat-nasehat suci tersebut. Sesungguhnya hanyalah Allah Taala saja yang berhak dan dapat menentukan, apakah seorang atau suatu golongan berada di luar Islam atau tidak, karena Dia-lah saja yang dapat mengetahui “hati” dimana iman tersimpan.

Majelis Ulama Indonesia bukanlah suatu lembaga yang diberi kekuasaan atau wewenang oleh Allah Taala untuk mengeluarkan orang atau suatu badan dari Islam. Sepengetahuan kami, Majelis Ulama Indonesia hanya satu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan tugas memberi nasihat kepada Pemerintah, diminta atau tidak diminta, artinya nasihat Majelis Ulama Indonesia bisa dierima kalau sesuai dengan dua landasan Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan akan ditolak kalau bertentangan dengan kedua dasar itu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu jelas sangat bertentangan dengan Sila Pertama yang mengemukakan bahwa seseorang atau badan yang berpegang pada Kemahaesaan Tuhan terjamin hidup dalam Negara Republik Indonesia. Pancasila tidak menentukan apakah Kemahaesaan Tuhan itu di dalam atau di luar Islam, di dalam atau di luar Kristen, di dalam atau di luar Katholik, di dalam atau di luar Hindu, di dalam atau di luar Budha, semua itu tercakup dalam rangkuman Sila Pertama dari Pancasila.

Menerima fatwa itu berarti sama saja dengan membiarkan barang suatu yang akan menggoyahkan, bahkan akan membahayakan Pancasila. Demikianpun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, yang secara tegas menjamin “kebebasan beragama”. Dalam pasal itu sama sekali tidak ada ketentuan bahwa yang dimaksudkan dengan agama dalam pasal itu adalah agama Islam. Mungkin Majelis Ulama Indonesia justru hendak meng”identik”kan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan agama Islam dalam fatwanya itu.

Jadi secara prinsipil, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ahmadiyah adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi bilamana kita perhatikan bahwa fatwa itu tidak didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits dan hanya didasarkan pada isi 9 (sembilan) buah buku (yang dikarang oleh orang-orang atau golongan yang tidak menyenangi Ahmadiyah) dan hanya semata-mata bertujuan untuk mengelabui ummat Islam, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hadits-hadits yang dijelaskan di atas. Padahal tujuan pokok dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, Bab II pasal 3, ialah :

“Majelis Ulama Indonesia bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhai oleh Allah Swt”.

Berdasarkan tujuan utamanya itu, bagaimana mungkin Majelis Ulama Indonesia dapat mewujudkan suatu masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai Allah Swt bilamana mereka secara terang-terangan mengabaikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Keputusan-keputusan Menteri Agama R.I. nasihat-nasihat Presiden Republik Indonesia serta firman-firman Allah Swt dan sabda-sabda Rasul Suci Muhammad saw?.

2.27.           Majelis Ulama Indonesia mungkin menyangka bahwa merekalah yang menjadi pembela Islam yang sebenarnya. Apakah ajaran-ajaran Islam yang suci itu dapat tersiar di dunia ini dengan jalan melemparkan fatwa atau memfitnah sesama ummat? Apakah mereka memang mendapat mandat dari Allah Taala bahwa merekalah yang berhak me-non-Islam-kan seseorang? Apakah mereka mendapat pula jaminan dari Allah Taala bahwa merekalah yang berada di pihak yang benar? Bukankah Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an Suci : “Laa ikraaha fiddin, qad tabayyanar rusydu minal ghayyi” yang maksudnya “Tidak ada paksaan dalam soal-soal agama, karena hidayah atau petunjuk itu jelas sekali kebenarannya dari kebathilannya”(Al-Baqarah ayat 256)

Sebenarnya fatwa dan tuduhan-tuduhan yang diputuskan itu hanya merupakan fitnahan belaka. Keputusan itu hanya merupakan pengulangan dari fatwa-fatwa yang telah dilontarkan terhadap Ahmadiyah sejak ia mulai berdiri, karena sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi, bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menyatakan seseorang kafir atau bukan. Fatwa Ulama-ulama itu bisa berobah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Fatwa kafir mengkafirkan sudah biasa terdapat di antara satu mazhab dengan mazhab lain, di antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dan hal ini terdapat dalam semua negara Islam, antaranya di India, Pakistan, Arab dan lain-lain. Oleh karena itu kalau dibenarkan fatwa-fatwa itu maka di dunia ini tidak ada tinggal lagi golongan yang masih Islam, karena semuanya telah dicap kafir atau bukan Islam oleh golongan lainnya (The Munir Report, Pakistan, 1953).

Atau mungkin fatwa Majelis Ulama Indonesia bermaksud mengikuti jejak Ulama-ulama Mekah. Keputusan Ulama-ulama di Mekah yang menghukum “kafir” terhadap Jemaat Ahmadiyah itu diambil di Mekah di bawah naungan Raja Saudi yang menjadi pengikut dari gerakan Wahabi. Justru golongan Wahabi ini pada suatu waktu dalam sejarah pernah juga dihukum kafir atau dikafirkan oleh suatu kumpulan ulama-ulama. Keputusan ini juga diambil di Mekah, pada waktu kota suci itu masih belum jatuh ke tangan kaum Wahabi. Selama dua belas tahun keluarga Saudi dilarang menunaikan ibadah haji. Beberapa ulama dari India, yang pergi ke Hijaz dan kemudian diketahui bahwa mereka penganut-penganut Wahabi, didera oleh pembesar-pembesar Hijaz dengan 39 kali lecutan.

Nasib yang malang ini juga menimpa patriot India yang terkenal, Hadhrat Sayyid Ahmad Barelvi, mujadid abad yang ke 13. Ia diusir dari Mekah ketika ia melakukan ibadah haji pada tahun 1822-1823 dan sebabnya hanya karena ia ternyata menganut ajaran Wahabi (Encyclopedia of Islam, halaman 621).

Sekarang bagaimana bisa sah fatwa ulama-ulama dengan dukungan ajaran Wahabi yang sudah dianggap kafir dan bukan Islam oleh ulama-ulama terdahulu?

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sewaktu almarhum Bung Karno pada tahun tiga puluhan sedang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, seorang ulama yang kebetulan pula seorang lawan keras dari Jemaat Ahmadiyah, memfitnah dengan fatwanya, bahwa perjuangan Bung Karno adalah sesat karena didasarkan pada Kebangsaan (Nasionalisme). Fitnahan ini nyatanya menyakitkan hati Bung Karno sehingga ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sesudah merdeka selaku hasil perjuangannya bersama rakyat Indonesia, beliau sering menyindir ulama yang menghukumnya sesat atau kafir itu. Di sini terlihatlah, bahwa betapa gampangnya para ulama itu mengkafirkan sesama muslim tanpa kelihatan adanya rasa takut dari Allah Taala.

Sesungguhnya tujuan dan maksud Jemaat Ahmadiyah adalah jelas sekali. Hal ini dinyatakan secara terperinci dalam syarat-syarat bai’atnya. Tujuannya terutama adalah mencari keridhaan Allah Swt, serta hidup secara damai dan membantu sesama manusia sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur’an Suci dan dipesankan oleh Nabi Besar Muhammad saw. Sekiranya ada golongan-golongan manusia yang mencoba memutar-balikkan tujuan dan keimanan kami ini, maka mereka ini harus mempertanggung-jawabkan kepada Allah yang bersifat Kahhar dan Jabbar itu. Allah Swt senantiasa melihat gejala sesuatu yang tersembunyi dalam hati sanubari manusia.

2.28.       Setiap manusia yang bertindak munafik tentu akan mendapat ganjaran dari perbuatannya. Dalam hal ini kami dapat mengutip kata-kata tegas dari Imam kami, Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. yang terdapat dalam buku Invitation to Ahmadiyyat. Buku ini merupakan surat terbuka yang dihadapkan kepada Raja dan Pemimpin-pemimpin Afghanistan. Buku tersebut berisi + 400 halaman, yang di dalamnya secara panjang lebar dilukiskan itikad, tujuan, ajaran-ajaran dan pesan Jemaat Ahmadiyah yang wajib diperhatikan, karena akan berakibat serius dan membahayakan bilamana tidak dihiraukan.

Dalam buku itu, beliau di antaranya mengatakan :

“Kami adalah orang-orang Muslim, baik dalam hati maupun dalam jiwa. Kami memiliki kepercayaan-kepercayaan sebagaimana seorang muslim sejati mempercayainya  dan menolak kepercayaan-kepercayaan sebagaimana seorang muslim sejati menolaknya. Kami menyatakan dengan secara tulus kebenaran ajaran-ajaran Islam serta secara patuh mengamalkan seluruh hukum Allah Swt. Orang yang menamakan dan mencap kami kafir atau pembuat agama baru, maka tindakannya itu adalah sangat aniaya dan tak menaruh belas kasihan. Hal ini harus ia pertanggung-jawabkan kepada Allah Swt.

“Seseorang dapat dihukum sesuai dengan keterangan-keterangan yang keluar dari mulutnya, tetapi ia tak dapat dituntut mengenai hal-hal yang tersembunyi dalam hati sanubarinya. Siapakah yang dapat menerka hal-hal yang tersembunyi dalam hati manusia? Seseorang yang menuduh orang lain dengan tuduhan, bahwa apa yang dikatakannya berlainan dengan yang ada dalam kalbunya, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan-lah yang dapat mengetahui hal-hal yang ada dalam hati sanubari manusia. DIA sajalah yang mengetahui apa-apa yang dipikirkan manusia dan apa-apa yang dipercayainya”.

“Rasul Suci Muhammad saw. sendiri mengakui batas-batas kemampuan manusia ini. Beliau saw. bersabda :

اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَاقَضَيْتُ ِلأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ فَإِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. (رواه البخارى كتاب الاحكم باب موعظة الايمان)

Artinya:

“Ada di antara kamu yang membawa sengketanya kepadaku. Aku hanya manusia biasa sebagaimana kamu. Ada kemungkinan bahwa segolongan dari kamu lebih fasih mengemukakan perkaranya dari golongan lain. Sekiranya aku memutuskan sesuatu perkara dan membenarkan seseorang padahal bukan haknya, maka ketahuilah bahwa aku telah memberikan api neraka kepadanya. Hendaknya ia menolaknya”(Bukhari, Kitabul-Ahkam, bab Muuzatul Iman).

Lebih lanjut Imam kami menulis

2.29.         “Dalam buku-buku hadits, kita telah membaca, bahwa Usama bin Zaid telah diangkat sebagai Panglima dari suatu pasukan oleh Rasulullah saw. Usama telah menghadapi seorang musuh kafir dan kemudian menyerangnya. Ketika orang kafir itu terdesak, maka ia segera mengucapkan kalimah syahadat, menyatakan keyakinannya tentang kebenaran agama Islam. Tetapi Usama waktu itu membunuhnya. Ketika kejadian ini didengar oleh Rasulullah saw., maka beliau menanyakan hal itu kepada Usama, kenapa ia melakukan hal itu. Usama menjelaskan bahwa orang kafir itu menyatakan kalimah syahadat atau akan memeluk Islam didorong oleh ketakutan.

Mendengar hal ini, Rasulullah saw. berkata : “Apakah Usama telah membelah hatinya kemudian melihatnya?” Maksudnya apakah Usama mengetahui benar-benar bahwa orang kafir itu telah memeluk Islam didorong oleh ketakutan atau semata-mata disebabkan keikhlasan hati, karena apa yang terkandung dalam hati manusia sukar untuk diketahui. Tegasnya, sesuatu fatwa dapat dinyatakan sesuai dengan kata-kata yang dikeluarkan manusia, tetapi bukan berdasar atas hal-hal yang tersembunyi dalam hati sanubarinya, karena yang terkandung dalam hati manusia, hanya Tuhan-lah yang mengetahui. Dan orang yang menjatuhkan fatwa atas apa yang ada dalam hati sanubari manusia maka orang demikian adalah pendusta dan tentu Tuhan akan memegang batang lehernya.

Dengan demikian manusia hanya dapat dihukum atas hal-hal yang dinyatakannya, tetapi bukan atas hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya. Dalam hal ini bilamana anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah menyatakan dirinya sebagai orang-orang Muslim, maka tak seorang pun berhak menjatuhkan fatwa untuk menyatakan bahwa pengakuan kami itu adalah semata-mata perbuatan pura-pura saja; bahwa dalam hati sanubari kami mengingkari Islam atau Nabi Muhammad saw. bahwa kami membuat kalimah syahadat baru atau kami menghadap kiblat baru.

Sekiranya golongan manusia lain berhak menuduh seenaknya saja terhadap kami, maka kami pun berhak untuk membalas tuduhan demikian. Kamipun berhak untuk menyatakan bahwa mereka memeluk Islam secara pura-pura, bahwa mereka – naudzu billah – hanya di mulut mengakui Islam dan Nabinya tetapi hatinya menolak Islam dan Nabinya. Akan tetapi kami akan tetap memegang kebenaran, walaupun ada golongan yang memusuhi. Kami tidak dapat menyatakan fatwa terhadap seseorang bahwa apa saja yang dinyatakan oleh mulutnya adalah berlainan dengan hatinya. Kami patuh benar-benar terhadap hukum-hukum Islam. Putusan-putusan atau pendapat kami adalah hanya didasarkan atas hal-hal yang dinyatakan manusia”.

2.30.          Sesudah kami mengemukakan pandangan mengenai tindakan Majelis Ulama Indonesia, yang pada hakekatnya dapat menodai kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami akan menjelaskan beberapa masalah yang mungkin menimbulkan syak wasangka di kalangan ummat Islam terhadap beberapa itikad dan pendirian Jemaat Ahmadiyah.

Kami mengemukakan hal ini semata-mata berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam dan nasehat-nasehat Imam Mahdi a.s. serta terdorong oleh keikhlasan maksud untuk mencari keridhaan Allah Swt. dan supaya di hari kiamat di hadapan Allah Swt., Pencipta segala sesuatu di alam semesta ini, kami anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak akan merasa malu dan dengan lapang dada akan dapat mempersembahkan, bahwa kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang hina dina telah menyelesaikan kewajiban kami menyampaikan khabar suka dan peringatan hakiki kepada sesama manusia selama kami hidup di dunia yang fana ini.

Adapun masalah-masalah itu adalah sebagai berikut :

Pendirian dan itikad Jemaat Ahmadiyah.

Riwayat Singkat Jemaat Ahmadiyah.

Syarat-syarat bai’at masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah.

Riwayat Singkat Pendiri Jemaat Ahmadiyah, dan ajaran-ajarannya.

Pengakuan dan Keimanan Pendiri Jemaat Ahmadiyah.

Itikad Jemaat Ahmadiyah mengenai wafatnya Nabi Isa a.s.

Ayat-ayat Al-Qur’an Suci tentang kedatangan Nabi-nabi sesudah Nabi Suci Muhammad saw.

Penjelasan Al-Qur’an Suci mengenai Nabi Muhamad saw. sebagai Khataman Nabiyyin.

Hadits-hadits tentang kedatangan Nabi sesudah nabi suci Muhammad saw.

Kebenaran Pendiri Jemaat Ahmadiyah menurut Al-Qur’an dan Hadits.

Nabi-nabi dan para pengikutnya senantiasa dimusuhi manusia.

Janji-janji Allah Swt. kepada Pendiri Jemaat Ahmadiyah.

Sumbangan Jemaat Ahmadiyah terhadap Islam.

Pengabdian Jemaat Ahmadiyah kepada Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Cara seorang Ahmadi melaksanakan Pancasila.

Tugas yang dihadapi Ahmadiyah dewasa ini.

Buku-buku karya Agung Pendiri Jemaat Ahmadiyah.

Mudah-mudahan keterangan dan penjelasan-penjelasan ini akan memberi petunjuk, taufiq, hidayat, karunia dan sakinah bagi seluruh bangsa Indonesia yang kami hormati dan cintai. Semoga Allah Swt mengabulkan harapan-harapan kami. Amin ya Robbal Alamin.

Sumber : Kami Orang Islam – PB JAI –( h : 2-17)


0 Responses to “PERNYATAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: