18
Okt
09

FATWA, PANCASILA DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Dalam Musyawarah Nasional ke-11 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 1980, telah diadakan keputusan-keputusan serta fatwa-fatwa yang disiarkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Mesjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta; antaranya di halaman 29, dan juga dalam majalah “Mimbar Ulama”, tahun ke V no.41, Juli/Agustus 1980 M, halaman 25, kami menjumpai fatwa sebagai berikut :

JEMAAT AHMADIYAH

  1. “Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan”.
  2. “Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah, hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah”.

Berhubung Jemaat Ahmadiyah sudah berdiri sejak tahun 1925 di pangkuan bumi Indonesia yang indah ini, dan sejak 13 Maret 1953 diakui sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam penetapannya tertanggal 13 Maret 1953, nomor JA.5/23/13, dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 31 Maret 1953 nomor 26, diperkuat dengan pernyataan Departemen Agama R.I. tertanggal 11 Mei 1968, tentang hak hidup seluruh organisasi Agama di Indonesia bagi yang telah disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dengan resmi oleh Menteri Kehakiman sebagai Badan Hukum; yang kini anggota-anggotanya sudah  tersiar di pelosok-pelosok tanah air kita, baik di kota-kota maupun di dusun-dusun serta pula sudah tersiar dan berkembang hampir di seluruh pelosok di dunia ini, maka kami, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jakarta, merasa terpanggil dan tergugah, serta merasa wajib dan berhak, sebagai warganegara yang sangat patuh dan loyal kepada Pemerintah Republik Indonesia, untuk mengemukakan kebenaran dan memberikan penjelasan-penjelasan demi kokohnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhai Allah Swt.

Sumber : Kami Orang Islam PB JAI (h:1)


0 Responses to “FATWA, PANCASILA DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: